Home Informasi Setiap saat Rumahnya Dihancurkan Warga Desa Laucih Bertahan di Gedung DPRDSU

Rumahnya Dihancurkan Warga Desa Laucih Bertahan di Gedung DPRDSU

0

Puluhan warga Simalingkar A Desa Laucih tetap bertahan menginap di gedung DPRD Sumut sejak Senin (24/7) hingga Rabu (26/7), karena rumah serta areal pertanian mereka dihancurkan aparat berseragam dari PTPN II.
Puluhan warga Simalingkar A Desa Laucih Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deliserdang tetap bertahan menginap di gedung DPRD Sumut hingga Rabu (26/7). Mereka mengaku rumah maupun lahan pertanian mereka sudah dihancurkan PTPN II.

Kami sudah bertekad akan terus bertahan mengungsi di gedung DPRD Sumut ini, sebab kami tidak tahu lagi ke mana pulang, karena rumah tempat tinggal, jambur warga dan areal pertanian kami selaku keturunan Sibayak Laucih sudah dihancurkan PTPN II, ujar Doy Sinukaban didampingi warga lainnya Suryani Br Ginting dan Ngaku Br Sinukaban.

Disertai isak tangis sedih, masyarakat yang terdiri dari kaum perempuan dan orangtua lanjut usia ini menceritakan rasa kecewanya terhadap manajemen PTPN II yang tanpa prikemanusiaan melakukan pembersihan lahan seluas 850 hektare yang diklaim sebagai HGU (Hak Guna Usaha) PTPN II.

Tambah Doy, dalam rapat dengar pendapat masyarakat Desa Laucih dengan manajemen PTPN II yang dihadiri Poldasu, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumut yang difasilitasi Komisi A DPRD Sumut pada 13 Juli lalu, telah disepakati agar dihentikan seluruh aktivitas di areal yang sedang bersengketa.

Bahkan surat Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman SSos juga sudah merekomendasikan kepada PTPN II, agar tidak lagi melanjutkan pembongkaran rumah maupun jambur warga serta membuldozer areal pertanian warga, sebelum ada kesepakatan antara pihak PTPN II, BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kapoldasu dan DPRD Sumut dalam rapat dengar pendapat yang telah dijadualkan pada 1 Agustus 2017.

Tapi hasil kesimpulan rapat dengan Komisi A dan surat Ketua DPRD Sumut yang meminta agar PTPN II tidak lagi melanjutkan kegiatan apapun di atas lahan yang diklaim masyarakat Simalingkar A sebagai tanah adat Sibayak Laucih ternyata tidak digubris pihak PTPN II.

Menurut Doy, masyarakat akan terus menginap di gedung dewan menunggu waktu digelarnya rapat dengar pendapat dengan Kapoldasu, BPN, perwakilan masyarakat dan Direksi PTPN II yang sudah dijadualkan pada 1 Agustus. Walaupun pertemuan itu sudah terlambat, tapi kita akan melihat apa hasilnya nanti.

Masyarakat Desa Laucih juga sangat berharap kepada Gubsu HT Erry Nuradi untuk membantu masyarakat dengan sesegera mungkin menyurati Kementerian BUMN, agar segera memerintahkan manajemen PTPN II untuk menghentikan pembersihan rumah dan areal pertanian masyarakat.

Kami minta Gubsu turun-tangan membantu persoalan yang menimpa masyarakat Desa Laucih. Jangan biarkan kami menderita akibat ulah PTPN II hanya dikarenakan alasan pembangunan 3000 perumahan untuk karyawan perkebunan, kami diusir dan jambur kami dihancurkan.

Sementara itu, di loby gedung dewan, masyarakat terlihat duduk-duduk dan sebahagian ada tidur-tiduran serta ada yang memasak. Suasana di areal gedung DPRDSU yang megah itu terlihat tidak ada aktivitas, karena sebahagian besar para wakil rakyat berada di luar provinsi melakukan kunjungan kerja. Hanya beberapa anggota dewan saja yang terlihat masuk sebentar dan beberapa menit kemudian meninggalkan gedung dewan.

MEMBANTAH
Warga tersebut mendatangi DPRDSU, Senin (24/7) karena mereka mengaku ketakutan akibat diteror sekelompok orang preman bertopeng diback-up oknum aparat.

Namun pihak PTPN II membantah menggunakan sekelompok preman untuk pembersihan lahan HGU tersebut tetapi mereka mengakui bekerja sama dengan Kodam I/BB bagian Zeni.

Demikian dijelaskan Kabag Sekretariat PTPN II Suharto, Rabu (26/7) tentang kebenaran sekelompok preman mengatasnamakan tim pembersih PTPN II di ruang kerjanya di Tanjungmorawa.

Untuk pengerjaan tapal batas, memang benar kami menggunakan TNI dari pihak Zeni melalui Kodam I BB, sebab Zeni yang memiliki alat berat untuk pengerjaannya. Kita bukan mau perang, karena bukan urusan perang di situ dan bukan mengganggu rakyat karena tanah itu merupakan HGU PTPN II. Kami bukan okuvasi, kami mengerjakan areal kami sesuai dengan tapal batas.

Dia juga pertegas, jika ada yang mengaku rumahnya dibeko (rusak), itu tidak benar, yang benar itu adalah rumah karyawan yang dibeko, jadi tidak ada masalah untuk itu.

Dari tahun ke tahun, lahan HGU register nomor 107 Kebun Bekala Simalingkar A itu semakin berkurang. Tidak dimungkinkan lagi untuk perkebunan, melainkan diperuntukkan perumahan sesuai dengan program Presiden menciptakan “sejuta rumah”. “Kita tidak sembarangan melaksanakannya, tetapi mensinergikan dengan BUMN PT Perum Perumnas. PTPN II fokusnya perkebunan, untuk pekerjaan di luar perkebunan, pihaknya membentuk anak perusahaan namanya PT Nusa Dua Bekala.

Masa sih kami mengerjakan HGU kami dilarang, memang pada saat RDP dengan DPRDSU ada imbauan, saya mengatakan tidak bisa, sebab HGU kami miliki. Kami tidak okuvasi, kalau okuvasi kondisinya digarap habis. Kami mengerjakan sesuai program kerja.

SHARE