Home Informasi Serta Merta H.M. Syarif Hidayat Bupati Muratara Jelaskan Pembangunan Di Muratara

H.M. Syarif Hidayat Bupati Muratara Jelaskan Pembangunan Di Muratara

0

Muratara- Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H M Syarif Hidayat melakukan pertemuan terbuka dengan Forum Masyarakat Rupit Lawang Agung (Formula). Terkait arah pemerataan pembangunan di masyarakat. Senin (2/10) sekira pukul 10.00 WIB dihalaman apel Pemkab Muratara.

Pertemuan terbuka dilanjutkan istiqosah bersama untuk Kabupaten Muratara dihadiri Kapolres Mura, AKBP Pambudi SIK, Dandim 0406/MLM Letkol Kav Dodi Syamsurizal, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kades dan aparatur sipil negara Pemkab Muratara.

“Saya akan jawab semua pertanyaan yang selama ini menjadi unek-unek masyarakat. Mudah-mudahan, ke depan Muratara ini akan menjadi lebih sejuk, aman dan sejatera,” kata Bupati Muratara, H M Syarif Hidayat.

Syarif Hidayat menjelaskan dirinya memang sengaja memajukan jadwal pertemuan dengan masyarakat Rupit dan Lawang Agung, semestinya dilakukan 4 Oktober mendatang.

Untuk, pembangunan PDAM Rupit, memang Pemkab Muratara belum melanjutkan pembangunan, karena pembangunan PDAM tersebut terganjal kasus hukum.

Untuk pembangunan Pasar Tradisional Lawang Agung. Pemkab sudah melakukan perencanaan dan direncanakan tahun 2018 segera dimulai. Sedangkan, khusus pembangunan Masjid Agung masih terkendala untuk mencari lokasi persis di pinggir jalan lintas.

Sementara terkait lokasi pembangunan kantor Pemkab Muratara. Tahun 2017 segera dituntaskan termasuk pusat pemerintahan segera dibangun dengan mengutamakan pembangunan gedung DPRD Muratara.

“Untuk santunan keluarga korban pemekaran, Pemkab Muratara sudah mengupayakan beberapa cara. Diantaranya merekrut keluarga korban pemekaran untuk bekerja di sejumlah instansi, dan memberikan sejumlah santunan,” jelas dia.

Syarif Hidayat menjelaskan masalah Pemkab Muratara merubah Undang-Undang pemekaran. Saya tegaskan, itu tidak mungkin dan ibukota Kabupaten Muratara ini, harga mati di kelurahan Rupit, itu tidak bisa di pindah-pindah. Dan seluruh PNS wajib berdomisili di wilayah Muratara. Sejak awal terpilih sudah memberikan imbauan itu. Namun ada beberapa permasalahan teknis yang sering terjadi. Seperti teror dan intimidasi. Sehingga ada beberapa PNS yang minta izin untuk di luar daerah.

Selain itu, untuk pembangunan monumen pahlawan pemekaran yang dipertanyakan warga. Bupati Muratara menegaskan setuju untuk melakukan pembangunan monumen itu. Namun khusus untuk nama pahlawan Pemkab Muratara harus melakukan koordinasi.

“Karena penetapan pahlawan itu bukan Pemkab yang memberikan. Disini ada Dandim dan Kapolres, jadi harus dikoordinasikan dengan sjeumlah instansi terkait,” ujar H M Syarif Hidayat.

Dia menegaskan dirinya meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing isu-isu hoak yang sering bertebaran di media sosial. Banyak isu dan selebaran yang dianggap memfitnah pemerintahan. Seperti isu Bupati Muratara memiliki tiga rumah pribadi di Bogor, memiliki kendaraan Toyota LC, dan mendapat persenan proyek Rp15 miliar dari perusahaan tebu.

“Saya tegaskan semua itu fitnah, kalau benar itu ada. Silakan semuanya ambil oleh masyarakat. Saya siap mundur jadi bupati. Saya belum pernah ke Bogor, nah kalau di Palembang itu cuma numpang sama menantu, itu bukan rumah saya, tapi rumah mertua anak saya,” ungkapnya.

Sementara itu, Samsu warga yang mewakili masyarakat menuturkan, warga sudah sangat mendambakan air bersih. Sejak didirikan PDAM Muara Rupit, tidak pernah berkontribusi dengan mensuplai air yang layak pakai.

“Kalau masalah intimidasi, sebetulnya itu bukan intimidasi. Tidak pernah kami dengar, warga Rupit ini mengusir warga datangan bahkan saat ini banyak yang beranak pinak di sini, yang jelas kalau sosialisasi mereka baik masyarakat juga akan baik,”kata Samsu.

SHARE