Home Informasi Setiap saat Kapolda Sumsel Berikan Jukrah Hasil SRA Untuk Mitigasi Kejahatan Narkotika di Wilayah...

Kapolda Sumsel Berikan Jukrah Hasil SRA Untuk Mitigasi Kejahatan Narkotika di Wilayah hukum Polda Sumsel dan jajaran tahun 2017

0
Kapolda Sumsel Berikan Jukrah Hasil SRA Untuk Mitigasi Kejahatan Narkotika di Wilayah hukum Polda Sumsel dan jajaran tahun 2017

Polda Sumsel – Bertempat digedung Catur Cakti, Mapolda Sumsel, AKBP Basani R Segala selaku Project Leader Gagasan Inovasi Penilaian Resiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment / SRA) untuk mitigasi kejahatan narkotika diwilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan jajaran tahun 2017, menilai maraknya peredaran narkoba di Sumsel akan masih rendahnya pengungkapan pelaku kejahatan narkotika bandar besar yang dalam hematnya perlu dilakukan Sectoral Risk Assessment.

Dikota Palembang saja perputaran uang dari hasil narkoba mencapai 17,5 juta perhari, ancaman tertinggi peredaran narkoba di luar kota Palembang berada di Kota Lubuklinggau, sedangkan dampak tertinggi dari peredaran narkoba berada diwilayah Kabupaten OKI dan kota Prabumulih, katanya.

Ini usai giat Sosialisasi Hasil SRA dan Penerapan Jukrah Kapolda Sumsel disela – sela Rakernis Ditresnarkoba digedung Catur Cakti, Mapolda Sumsel Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Kemuning Palembang, pada Jumat (27-10-2017).

Menurutnya, saat ini para pelaku ataupun bandar narkoba belum dilakukan SRA, penegakan hukum kejahatan narkotika kurang tepat sasaran, ditambah lagi dengan posisi silang Sumsel strategis untuk jalur lintas masuknya narkotika dan pengungkapan pelaku bandar besar sangat sulit.

Karena pengungkapan hanya fokus pada pelaku kelas kecil, kompetensi penyidik terbatas dan ungkap dengan konvensional. Untuk itu diharapkan dilakukan SRA, penegakan hukum yang tepat sasaran, dilakukan operasi kepolisian terpadu ditempat rawan kejahatan narkotika dan pengungkapan pelaku bandar besar dan relatif tinggi.

Kalau ini tidak dilakukan maka Provinsi Sumsel akan menjadi darurat narkoba, jelasnya. Lebih lanjut dikatakannya, secara Kelembagaan pihak kepolisian harus menyusun kebijakan strategis penyelidikan dan penyidikan narkotika yang mewajibkan perlu dilakukan analisis dan penerapan aspek – aspek TPPU pada kasus narkotika yang beresiko tinggi.

Mendorong peningkatan pemantauan transaksi keuangan terhadap pihak pihak yang beresiko tinggi dan yang tidak sesuai dengan profil.

Mendorong optimalisasi alokasi sumber daya penyidikan narkoba berbasis resiko yang lebih mengutamakan penanganan narkotika pada kasus distribusi narkotika yang melibatkan jaringan berskala besar. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait penanganan kasus kasus narkotika terutama di wilayah wilayah beresiko tinggi dan terdapat indikasi TPPU.

Dan yang terakhir perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan penelusuran transaksi dan perampasan aset untuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan kasus kasus narkotika, bebernya.

Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menambahkan Sectoral Risk Assessment (SRA) sangat perlu diterapkan terutama dalam melakukan pengungkapan bandar besar kejahatan narkotika dimulai barang bukti Sabu 1 Kg keatas seperti yang baru saja diungkap Polresta Palembang.

Agar kepada pelakunya diterapkan UU TPPU dan saya siap mendukung karena saya juga pernah berdinas di PPATK, pungkasnya.

SHARE