Home Informasi Serta Merta Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Asahan Lakukan Gelar Operasi Tangkap Tangan...

Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Asahan Lakukan Gelar Operasi Tangkap Tangan (OTT)

0

Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Asahan melakukan gelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bagian Analis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran, Kamis siang (9/11) sekitar pukul 14.00 WIB. diduga terkait pungli retribusi.
Terkait OTT ini, turut diamankan Direktur RSUD HAMS dr Edy Iskandar beserta stafnya yang berjumlah kurang lebih 6 orang ke Mako Polres Asahan. Operasi dipimpin langsung Kanit Tipikor Polres Asahan Iptu Rianto SH dengan membawa dokumen serta barang bukti hasil pungli sekitar Rp 1 juta.
OTT terjadi dikarenakan banyaknya laporan dari masyarakat yang mengeluhkan pengutipan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD HAMS Kisaran, dinilai terlalumahal. Informasi dari masyarakat, diketahui bahwa manajemen Rumah Sakit dimaksud menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011, padahal sudah ada Perda perubahan yakni Perda Nomor 14 Tahun 2014.
Data diperoleh dilapangan , terlihat perbandingan harga mencolok retribusi pelayanan kesehatan antara Perda Nomor 12 Tahun 2011 dan Perda Nomor 14 Tahun 2014. Dicontohkan, pengutipan retribusi pemeriksaan urine, di Perda 2011 tercantum Rp 250 ribu sedangkan di Perda 2014 tertulis Rp 150 ribu, ada selisih Rp 100 ribu. Seperti baru-baru ini, ratusan pelamar calon Panwaslih Kabupaten Asahan dan Batubara, ketika memeriksakan urine harus merogoh kocek Rp 250 ribu.
Kanit Tipikor Iptu Riyanto menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian penyelidikan atas laporan masyarakat yang merasa dirugikan sebab dikenakan kutipan retribusi kesehatan tidak sesuai Perda. Ketika ditanya, status direktur dan stafnya, Riyanto juga enggan berkomentar dan menyarankan untuk mempertanyakan ke pimpinannya.
“Kami sedang mengumpulkan berkas – berkas terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan Perda No 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum, kalau mau keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi pimpinan kami,” ujarnya.
Sementara itu, dr Edy Iskandar ketika akan digelandang ke Polres Asahan mengaku tidak tahu atau ada mengarahkan pengutipan retribusi kesehatan menggunakan Perda Nomor 12 Tahun 2011. Dia mengatakan hanya mengikuti kebiasaan yang dijalankan selama ini oleh manajemen RSUD HAMS Kisaran.
“Saya baru 10 bulan menjabat, jadi tidak tahu dan prosedur yang dijalankan masih mengikuti pola lama. Kami hanya sebagai eksekutor dan uang yang dihimpun disetor ke kas daerah melalui bank,” tukasnya. (ms)

SHARE