Home Informasi Berkala Selama Dua Belas Hari Polres Blora Gelar Operasi Zebra, Pelanggaran STNK Lebih...

Selama Dua Belas Hari Polres Blora Gelar Operasi Zebra, Pelanggaran STNK Lebih Mendominasi Dari Pada SIM

0

Selama dua belas hari Operasi Zebra Candi 2017 yang digelar Polres Blora berhasil menjaring ribuan pelanggar lalu lintas. Operasi yang digelar selama empat belas hari mulai tanggal 1 November sampai dengan 14 November 2017, yang tinggal menyisakan dua hari lagi, memang dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kabupaten Blora.

“Sebanyak 1960 pelanggar kita tilang, dengan rincian pelanggraan SIM 173, STNK 1663 dan kendaraan yang disita tanpa kelengkapan surat-surat sebanyak 124,” ujar AKP Febriyani Aer, S.I.K, M.H Kasat lantas Polres Blora, Senin (13/11/17).

Kasat Lantas menuturkan tujuan digelarnya Operasi Zebra yakni mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan dijalan raya.

“Salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas,” katanya.

Untuk diketahui dari data pelanggaran tilang diatas menunjukkan bahwa pelanggran STNK lebih tinggi dibanding dengan pelanggran SIM. Hal itu menunjukan bahwa masyarakat Blora sudah mulai ada kesadaran bahwa salah satu syarat mengendarai kendaraan bermotor harus mempunyai SIM.

“Untuk pelanggaran SIM memang jumlahnya lebih sedikit dengan pelanggran STNK. Rata-rata para pelanggar sudah memiliki SIM tapi saat digelar operasi banyak yang beralasan STNK ketinggalan atau lupa bayar pajak,” terang AKP Febriyani Aer.

Menanggapi tanggapan masyarakat tentang STNK telat bayar pajak atau mati dapat ditilang Polisi, Kasat Lantas menjelaskan bahwa itu telah sesuai prosedur UU Lalu Lintas Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 70 ayat (2) tentang STNK berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Praktis, AKP Febriyani Aer menilai bahwa pengesahan STNK tak bisa dilakukan sebelum pemilik kendaraan menunaikan kewajiban membayar pajak.

“Maka dari aspek hukum, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukum dengan tilang, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan bukan pajak mati,” tandasnya.

 

SHARE