Home Informasi Setiap saat Sosialisasikan Nota Kesepahaman Tentang Dana Desa Polres OKU Bersama Pemda Mengadakan Rakor...

Sosialisasikan Nota Kesepahaman Tentang Dana Desa Polres OKU Bersama Pemda Mengadakan Rakor Lintas Sektoral

0
Sosialisasikan Nota Kesepahaman Tentang Dana Desa Polres OKU Bersama Pemda Mengadakan Rakor Lintas Sektoral

Polda Sumsel – Tribratanewspoldasumsel.com – Menindak lanjuti Nota kesepahamanan antara Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi, Kementrian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan bersama Polres OKU mengadakan sosialisasi nota kesepahaman tersebut yang diadakan di gedung kesenian baturaja, pada Senin (30-10-2017).

Sosialisasi nota kesepahaman pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa tersebut dipimpin langsung oleh Bupati OKU, Drs. H. Kuryana Azis yang didampingi wakil bupati OKU Drs Johan Anuar dan dihadiri oleh Kapolres OKU, AKBP Dra Ni Ketut Widayana Sulandari, Dandim 0403 yang diwakilkan Kasdim OKU, Kajari OKU, Kepala Dinas PMD OKU, Kepala Desa se-Kab. OKU, Kapolsek sejajaran Polres OKU, Bhabinkamtibmas dan Babinsa se-Kab. OKU. Dalam kegiatan tersebut.

Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis membahas serta menindak lanjuti Nota kesepahaman pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa dengan Nomor : 05 / M-DPDTT / KB / X / 2017. Nomor : 193 / 7621 / SJ. Nomor : B / 82 / X / 2017. Tentang pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Adapun arahan Bupati OKU saat sosialisasi tersebut diantaranya Kepala Desa wajib membuat spanduk atau papan tentang RAP pembangunan desa. Mengaktifkan aplikasi sistem keuangan desa, melaporkan apabila terdapat oknum yang ingin memeras atau mengambil keuntungan dari pembagunan desa, dan Kepala Desa agar mengetahui bahwa yang boleh melakukan pemeriksaan terhadap dana tersebut adalah pihak kepolisian.

Kemudian Kapolres OKU, AKBP Dra Ni Ketut Widayana Sulandari memberikan arahan tentang Undang – undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, menjelaskan tentang tinjauan prestektif dalam pertangung jawaban pengunaan dana desa, peran polri dalam dana desa, preventif, deteksi dan korektif. Tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, dan Proses lidik sidik tindak pidana korupsi.

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi tentang nota kesepahaman pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa ini Kapolres OKU, AKBP Dra Ni Ketut Widayana Sulandari berharap para peserta sosialisasi dapat memahami peranannya masing-masing sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati OKU Drs H Kuryana Azis membahas serta menindak lanjuti Nota kesepahaman pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa dengan Nomor : 05 / M-DPDTT / KB / X / 2017. Nomor : 193 / 7621 / SJ. Nomor : B / 82 / X / 2017. Tentang pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Adapun arahan Bupati OKU saat sosialisasi tersebut diantaranya : Kepala Desa wajib membuat spanduk atau papan tentang RAP pembangunan desa, Mengaktifkan aplikasi sistem keuangan desa, melaporkan apabila terdapat oknum yang ingin memeras atau mengambil keuntungan dari pembagunan desa, dan Kepala Desa agar mengetahui bahwa yang boleh melakukan pemeriksaan terhadap dana tersebut adalah pihak kepolisian.

Kemudian Kapolres OKU, AKBP Dra Ni Ketut Widayana Sulandari memberikan arahan tentang Undang – undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, menjelaskan tentang tinjauan prestektif dalam pertangung jawaban pengunaan dana desa, peran polri dalam dana desa, preventif, deteksi dan korektif,  Tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, dan Proses lidik sidik tindak pidana korupsi.

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi tentang nota kesepahaman pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa ini.

Kapolres OKU AKBP Dra Ni Ketut Widayana Sulandari berharap para peserta sosialisasi dapat memahami peranannya masing-masing sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

SHARE