Beranda Informasi Serta Merta Bupati dan Kapolres Tanda Tangani MoU Pengawasan Dana Desa

Bupati dan Kapolres Tanda Tangani MoU Pengawasan Dana Desa

0

Polres Wonogiri — MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa, Selasa (5/12) diteken oleh Bupati Wonogiri Joko Sutopo bersama Kapolres AKBP Mohammad Tora, SH, SIK.

Acara penandatanganan MoU ini, digelar di pendapa Kabupaten Wonogiri, bersamaan dengan acara sosialisasi kenaikan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Wonogiri.

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Dandim 0728 Wonogiri Letkol (Inf) Basuki Sepriadi, Ketua Pengadilan Negeri, Mohammad Istiadi, Kepala Kejaksaan Negeri, Dodi Budi Kelana, Sekda Kabupaten Wonogiri, Suharno, Kepala DPPKAD Kabupaten Wonogiri, Haryono, para camat dan para Kepala Desa (Kades), serta pimpinan dinas dan instansi terkait.

Kapolres Wonogiri AKBP Mohammad Tora, SH, SIK menyatakan, Mou adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. Ini merupakan tindak lanjut MoU yang lebih dulu dilakukan di tingkat pusat, oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjojo, dan Kapolri Jenderal, Tito Karnavian, pada Bulan Oktober 2017 lalu.

Peran Polri dalam pendampingan dana desa, adalah untuk melaksanakan perintah Presiden Republik Indonesia (RI), yakni mengawal dana desa, agar penggunaannya dapat tepat sasaran dan tepat manfaat, serta terjauhkan dari kemungkinan terjadinya tindak penyelewengan. Sehingga, dana desa dapat benar-benar digunakan untuk tujuan mempercepat pelaksanaan pembangunan di tingkat pedesaan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo, menyatakan, saat sekarang sudah menjadi tahapan Polri sebagai pengawas dana desa. Tata kelola yang ada di Wonogiri, harus ada pendampingan dari kepolisian. ”Sehingga tidak menimbulkan persoalan dan berpotensi memunculkan tindak penyimpangan,” tegas Bupati Joko Sutopo.

Dikatakan Bupati, Wonogiri memiliki 251 desa yang tersebar di 25 kecamatan. Memahami adanya kesepahaman kerja sama dengan jajaran kepolisian, kiranya perlu dibangun mekanisme sinkronisasi tentang dana desa secara transparan. ”Sehingga nantinya, satu sen pun dana desa, harus dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Bupati.

Kepada para Kades, Bupati minta, mulai sekarang harus dapat merubah mindset atau kebiasaan pola pikir, terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat desa, supaya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jadikanlah momentum ini, sebagai kesempatan untuk memulai pelaksanaan tata kelola dana desa dan pemerintahan desa dengan baik, sehingga Kabupaten Wonogiri nantinya akan menjadi lebih baik.

Bupati mengajak, agar semua pihak terbangun kesadarannya, untuk berkomitmen melaksanakan pembangunan yang lebih baik, khususnya pembangunan di pedesaan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Demi tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan PBB-P2, Sekda Kabupaten Wonogiri, Suharno, melaporkan, perlu adanya langkah penyesuaian terhadap NJOP, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 56 Tahun 2017, tentang perubahan Perbup mengenai pajak tanah dan bangunan. Mengingat NJOP di Wonogiri saat ini, nilainya masih rendah dibandingkan dengan nilai riil jual tanah.

(Humas Polres Wonogiri Polda Jateng)

BAGIKAN