Beranda Informasi Serta Merta Polri Imbau Pembuat e-KTP Ikuti Aturan dan Prosedur Sesuai Undang-undang

Polri Imbau Pembuat e-KTP Ikuti Aturan dan Prosedur Sesuai Undang-undang

0

humas.polri.go.id – Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Masyarakat Polri bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, tengah menyelidiki kasus penyalahgunaan e-KTP. Sejauh ini, setidaknya ada empat tindakan penyalahgunaan e-KTP yang masih ditangani pihak kepolisian.

Wakil Direktur Tipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Agus Nugroho mengatakan, kasus pertama yang ditangani ialah penjualan blanko e-KTP di Lampung. Dalam kasus ini polisi telah mengamankan satu tersangka berinisial DID.

Lalu, terkait kasus calo pembuatan e-KTP lewat media sosial, tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, pelaku hanya menyediakan jasa pengurusan e-KTP, STNK, BPKB dan dokumen lainnya.

“Disini diketahui bahwa yang bersangkutan hanya menyediakan jasa saja. Tetapi kami tetap akan menindaklanjuti hal ini,” ujar Wakil Direktur Tipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Agus Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/12).

Kasus ketiga, kata Wakil Direktur Tipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Agus Nugroho, ialah pembuatan e-KTP di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Saat ini kasus tersebut juga tengah ditangani Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

“Kami dengan Polda Metro sedang melakukan pendalaman terkait insiden ini. Nanti kalau sudah berhasil akan disampaikan kemudian,” jelasnya.

Mengenai penemuan ceceran e-KTP di kawasan Duren Sawit, sambung Agus, diketahui e-KTP tersebut merupakan produk lama. Bahkan, dari 2.158 e-KTP tersebut, 68 diantaranya sudah dalam keadaan.

“Dan e-KTP tersebut adalah produk pembuatan 2011, 2012 dan 2013 yang sudah tidak berlaku lagi. Itulah yang perlu saya garis bawahi, kami sudah melakukan pendalaman,” katanya.

mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan orang yang menjanjikan kemudahan memiliki e-KTP. Pasalnya, jika yang diterima hanya lembar e-KTP palsu, maka secara otomatis tidak terdaftar di Kemendagri.

“Mari kita ikuti aturan dan prosedur yang ada dan sudah digariskan dengan Undang-undang yang berlaku dan Kemendagri, khususnya Dukcapil berserta jajarannya,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. mengatakan,  Kemendagri dan Polri akan bersama-sama memantau penyalahgunaan e-KTP. Jika ditemukan ada pelanggaran dan penyalahgunaan, maka Polri akan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kita akan memberikan tindakan tegas terhadap setiap peristiwa pidana yang memiliki keterkaitan dengan dokumen negara. Dokumen negara adalah e-KTP tersebut”.