Dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Wilayah Prov. Maluku Utara, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Suroto, M.Si., bersama Gubernur Maluku Utara K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc., yang di dampinig oleh Kabinda Malut Brigjen TNI Dudy Fristianto, S.Ap.,M.Ap., memimpin Rapat Koordinasi Lintas Instansi. Rabu, 04/02/20.
Rapat Koordinasi Lintas Instansi yang dilaksanakan di Rupatama Polda Maluku Utar Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah ini, dihadiri oleh Gubernur Malut K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc., Kabinda Malut Brigjen TNI Dudy Fristianto, S.Ap.,M.Ap., Mewakili Danrem 152/Babullah Mayor Anton S, Aspidum Kajati Malut Hartawi, SH., MH., Mewakili Kajati Pasi Intel Lanal Mayor Fentje, Mewakili Danlanal Ternate, Div Teknis Kpu Malut Buchari Mahmud, Mewakili Sekda Malut Samsudin A kadir, Dukcapil Prov Malut Burhan Mansur, Ka kesbangpol Prov Malut Omar Fauzy, Kasatpol PP Malut H .Rachmat. Dj, Komisioner Bawaslu Fahrul A. Muid, Kasubag Progarm Prov Malut Arifin Kader, Kabag Perbatasan Prov Aldy Ali, Kabid Pol Provinsi Dufri A, Kepala Bappeda Malut Samsuddin, dan para Pejabat Utama Polda Malut.
Dalam kesempatan tersebut Kapolda Maluku Utara menyampaikan, bahwa rapat ini kita laksanakan sebagai tindak lanjut dari Rapim TNI-POLRI di Kemhan dan di Mabes TNI maupun Mabes Polri, dimana kami TNI-Polri diberi tanggung jawab untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020.
“Berkaitan dengan Pilkada ini ada beberapa elemen yang akan bertanggung jawab dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga perlu untuk kita laksanakan rapat antara instansi.” Ujarnya
Lebih lanjut Kapolda Malut, kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini ditentukan oleh pihak penyelenggara terutama yaitu KPU dan Bawaslu. Kemudian para tokoh agama dan masyarakat juga sangat berpengaruh dan memiliki peran besar dalam mempengaruhi masyarakat, sementara untuk pengamanan sudah tentunya TNI-Polri dan linmas serta Sat Pol PP akan melakukan pengamanan untuk memastikan jalannya kegiatan terseub aman dan damai.
“Peran media masa juga sangat penting, dengan bagaimana media dapat mendinginkan situasi masyarakat melalui pemberitaan di media sosial.” Ungkapnya.
Jenderal bintang satu ini juga berharap agar dalam pelaksanaanya ada kendala, agar kita selalu berkoordinasi dan berdiskusi untuk mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Beliau juga mengingatkan untuk jumlah DPT pertahapan harus di clearkan, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari terutama di wilayah Desa perbatasan Halbar-Halut, dan untuk Bawaslu tolong diawasi betul-betul perkembangannya dan kendala yang di temukan agar segera disampaikan dan diselesaikan.
Sementara itu Gubernur Malut juga menyampaikan terkait masalah anggaran yang dibutuhkan untuk pengamanan Pilkada serentak Tahun 2020 masih ada kekurangan.
“Ia juga berharap kepada KPU dan Bawaslu dapat menjadi pihak yangg netral dalam melaksankaan pilkada serentak tahun 2020.” Haranya.
Lebih lanjut Gubernur, semua kendala yang ada ini semoga secepatnya kita dapat menemukan penyelesaiannya, dan penyebaran berita Hoax yang sering terjadi ini, kita harus dapat menghadapinya dengan baik.
Sementara penjelasan dari Ketua KPU Prov. Malut terkait dengan proses perekrutan penyelenggara tingkat Kecamatan dan Desa sudah dilaksanakan dan nanti diikuti oleh perekrutan PPS. Untuk PPK akan dilantik akhir bulan Februari dan mulai bekerja pada bulan Maret, kemudian untuk PPS akan dilantik tanggal 20 Maret 2020.
“Perlu menjadi perhatian kita adalah masa kampanye, kemudian tahapan pilkada serentak yang hanya berlangsung terbatas, dan pelaksanaan kampanye akan lebih banyak dilakukan dengan tatap muka dan silaturahmi dengan masyarakat.” Ungkapnya.
Lanjut, ketua KPU, dari hasil maping Jumlah TPS di Kab/Kota seluruhnya mencapai 1.978, ini hanya data sementara nanti masih ada perubahan setelah pemutakhiran data.
Sementar itu Anggota Bawaslu Malut juga mengatakan, dari tahap persiapan program yang direncanakan sudah kami susun dengan rapi, Bawaslu sifatnya melakukan koordinir dan pembinaan terhadap Bawaslu Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan Pilkada.
“Kami berkomitmen untuk konsentrasi melakukan pengawasan secara ketat terutamanya pemutakhiran data, kami selalu berkoordinasi dengan KPUD terkait segala kendala di lapangan dengan harapan tidak ada masalah yang timbul menghambat tahapan pilkada nanti.” Ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Karo Ops Polda Malut juga menyampaikan, kesiapan menghadapi Pilkada berdasarkan PKPU bahwa bulan juli mulai pendaftaran dan pelaksanaan sampai dengan bulan September. Kami juga akan memback up 8 (delapan) Polres yang melaksanakan pilkada dengan mengirimkan bantuan.
“Jumlah personel yang didukung tergantung eskalasi kerawanan di wilayah tersebut dengan jumlah keseluruhan Dit Samapta 270 personel dan Brimob 291 personel. Khusus untuk pasukan bantuan pengamanan TPS mencapai 603 personel.” Terangnya.
Lanjut Karo Ops, bantuan dari TNI diharapkan 100 personel untuk Ternate, kemudian 100 personel untuk Tidore, 100 personel untuk Halbar, 100 personel untuk Halut, 100 personel untuk Halsel, 100 personel untuk Haltim, selanjutnya Taliabu dan Sula 200 personel, dengan jumlah seluruhnya untuk TNI 800 personel.
Kabinda Malut juga mengatakan, tentang potensi kerawanan kita mengacu terhadap indek pada pemilu terdahulu dengan IKP 49,89 poin ini adalah posisi rawan dan sedang, namun demikian ada dimensi dan sub dimensi kerawanan di Kab/Kota yang perlu kita antisipasi.
“Berdasarkan IKP tersebut yang paling dominan adalah sub dimensi keamanan dan ajudikasi keberatan pemilu. Potensi ancaman pemilu diataranya polarisasi di media sosial, penetapan status 6 desa, kentalnya politik identitas, hambatan terhadap tahapan pilkada, netralitas penyelenggara dan ASN.” Ungkapnya. (Wtftt-Polda Malut)
