- Version [version]
- Download [download_count]
- File Size 0.00 KB
- File Count 0
- Create Date 16 Agustus 2019
- Last Updated 16 Agustus 2019
Kabid Humas Polda Jatim Hadiri FGD Bahas Terjadinya Konflik Sosial
Tribratanewspoldajtim.com: Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera hadiri Focus Group Discussion ( FGD ) tentang Reviu Penanganan Konflik Sosial dan FGD kali ini berlangsung dan diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( BAKESBANGPOL ) Provinsi Jawa Timur, Selasa (13/8/2019).
Adapun dasar dari selenggarakanya Forum Group Discussion Penanganan Konflik Sosial Kali ini mengingat dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang akhir akhir ini menunjukkan gejala yang perlu jadi perhatian antar instansi pemerintah yg di khawatrirkan dapat memicu terjadinya konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional.
Dalam Forum Group Discussion, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menyampaikan, bahwa akar terjadinya Konflik Sosial meliputi Ipoleksosbudhankam. Ccontoh terkait kasus Syiah di wilayah Sampang yang dampai sekarang masih perlu dilakukan penanganan terus.
Terkait sosial budaya misalnya permasalahan yang muncul terkait pencak silat (PSHT) di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dimana, konflik sekarang ini dapat terjadi dimulai dari pembentukan opini negatif di Media Sosial maupun Jejaring Sosial hingga terbentuk opini negatif dimaksud dan terimplementasi dilapangan misal dalam bentuk demo, rusuh, konflik dll .
Dan tentunya tidak mungkin konflik sosial akan terjadi tanpa didahului dengan pembentukan opini. Maka dari itu antisipasi yang bisa dilakukan diantaranya dengan menguatkan Patroli dan Intervensi Cyber melalui Literasi Digital, Kontra Narasi dan penyampaian Info Faktual.
Forum Group Discussion Penanganan Konflik Sosial diikuti perwakilan dari Kodam V Brawijaya, perwakilan dari FKUB Provinsi Jatim, perwakilan dari Biro Hukum Sekda Prov
Jatim,perwakilan dari Kanwil Kemenag Prov Jatim ,perwakilan dari Biro administrasi kesejahteraan sosial sekdaprov Jatim dan perwakilan dari administrasi pemerintahan sekda Prov Jatim. (hms/mbah)