Beranda Pantau TPS di Tala, Wakapolda Kalsel : Pembatasan Pemilih Diancam Pidana

Pantau TPS di Tala, Wakapolda Kalsel : Pembatasan Pemilih Diancam Pidana

0

Version
Download 0
Total Views 9
Stock
File Size 44.91 KB
File Type pdf
Create Date 18 April 2019
Last Updated 18 April 2019
Download

Pantau TPS di Tala, Wakapolda Kalsel : Pembatasan Pemilih Diancam Pidana

Untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan aman dan tertib, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin turun langsung memantau kondisi di Daerah, Rabu (17/4/2019). Salah satu daerah yang dikunjungi adalah Kabupaten Tanah Laut.

Sejak pagi hari, personil Kepolisian sudah bersiaga di TPS-TPS. Dan pada pukul 12.00 Wita Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin Karo Rena Polda Kalsel, Direktur Polair Polda Kalsel dan Kabid Propam Polda Kalsel tiba di lokasi di salah satu TPS yang ada diwilayah hukum Polres Tanah Laut.

"Kami ingin memastikan seluruh TPS aman," kata Wakapolda Kalsel saat melaksanakan Pamatwil dalam rangka mengecek Pelaksanaan  Pemilu 2019 di Daerah Wilayah Hukum Polres Tanah Laut.

Terkait kemungkinan membludaknya antrean pemilih hingga pukul 13.00, Wakapolda mengimbau Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing daerah tetap memberi masyarakat mencoblos. "Apabila orang masih antre atau sedang daftar, itu tetap bisa melakukan pemilihan. Tidak boleh dihentikan KPPS," ingatnya.

Menurut Wakapolda, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menambah waktu penghitungan suara sampai 12 jam setelah pencoblosan, Maret lalu, hendaknya bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti diketahui, dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu menyatakan penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS maupun TPS luar negeri.

Kemudian dalam hal perhitungan suara belum selesai, dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Oleh karena itu, KPPS masih punya waktu untuk menghitung suara setelah semua pemilih terakomodasi. "Tidak boleh dihentikan. Kalau itu (penghentian) terjadi, itu pelanggaran pidana," ingatnya.

"Kami memastikan hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan KPU dan Undang-undang 7 Tahun 2017 bisa diimplementasikan. Aparat hanya menjamin pelaksanaan Pemilu. Tinggal kita tunggu dan paling penting kita mengikuti," pungkas Wakapolda Kalsel.