Polda Bali – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali, Brigjen Pol. Drs. I Ketut Suardana M.Si menerima kunjungan tim Asistensi Yang dipimpin oleh Karolemtala Srena Polri, Brigjen Pol Drs. Budi Yuwono, M.H. pada, Rabu (9/3/2022).
Tim tersebut melaksanakan kunjungan ke Polda Bali dalam rangka melaksanakan Asistensi Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Studi Kelayakan Pembentukan Satpamobvit (Polresta Denpasar dan Polres Tabanan).
Pada sambutannya Wakapolda Bali mengatakan selamat datang dan menyambut baik kegiatan ini. Sistem-sistem manual yang masih ada, semoga bisa cepat kita rubah menyesuaikan dengan SPBE.
“Semua satker diharapkan bisa memahami dan mengetahui apa itu SPBE. Terkait dengan pembentukkan Satpamobvit tentunya pengamanan objek vital harus disiapkan dengan baik,” kata Wakapolda Bali.
“Semoga dengan asistensi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan studi kelayakan pembentukan satpamobvit ini bisa meningkatkan sistem pelayanan kita kepada masyarakat,” sambungnya.
Sementara itu Karolemtala Srena Polri, Brigjen Pol Drs. Budi Yuwono, M.H. pada sambutannya mengatakan kedatangan timnya ke Polda Bali dalam rangka Studi kelayakan pembentukan Satpamobvit di Polresta Denpasar dan Polres Tabanan yang meliputi pengecekan dokumen-dokumen pendukung dan pengecekan langsung di lapangan serta Asistensi Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Pelaksanaan SPBE merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia yang mengintruksikan agar pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat dan efektif. Cara mewujudkan hal tersebut adalah dengan penerapan SPBE atau E-Goverment, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan sistem kerja pemerintahan berlangsung baik, efektif dan efisien yang kemudian telah diatur dalam peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pmerintahan berbasis elektronik,” kata Karolemtala Srena Polri.
“Kemudian dijelaskan bahwa guna terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral serta mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutupnya.
