DEMAK – Polda Jateng|Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Pangdam IV / Diponegoro Mayjen TNI Tandyo Budi Revita meninjau langsung penanganan banjir dan pengungsi di Kabupaten Demak pada Senin pagi (12/2/2024)
Bertolak dari Kota Semarang dengan menggunakan helikopter, kedua pejabat melakukan pemantauan udara pada sejumlah tanggul-tanggul sungai yang rusak serta kawasan terdampak banjir.
Rombongan Kapolda dan Pangdam selanjutnya mendarat di desa Gajah, Kecamatan Gajah, untuk melanjutkan peninjauan dengan berjalan kaki dan mengecek kesiapan
dapur lapangan milik Brimob Polda Jateng dan upaya Trauma Healing serta pengobatan gratis yang dilakukan tim Biddokkes Polda Jateng.
Bersama Forkompinda setempat, Kapolda dan Pangdam menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini dan rencana pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 bagi warga yang terdampak banjir.
Berbicara di depan media, Kapolda Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa sampai saat ini masih banyak warga terdampak banjir yang masih bertahan di rumahnya masing-masing.
“Untuk menjaga keamanan bagi warga yang masih belum mau meninggalkan rumahnya, kita akan memperbanyak penyediaan perahu karet untuk patroli di sekitar pemukiman warga sekaligus mengantisipasi tindak kriminalitas karena banyak rumah dan harta benda yang ditinggalkan,” kata Kapolda.
Lebih lanjut, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah untuk turut mengatasi tanggul-tanggul yang jebol serta mendukung pengadaan tambahan obat-obatan serta pakaian untuk para pengungsi.
“Satu hal yang juga perlu diantisipasi adalah mobilitas pengungsi yang berpindah-pindah tergantung dari debit air, Tadi sudah dibahas bersama Bupati bahwa nanti perlu disediakan lokasi yang besar dan representatif untuk menampung pengungsi karena kita belum tahu banjir ini akan selesai kapan,” ungkapnya.
Terkait pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 2024 bagi warga yang terdampak banjir, Kapolda mengaku sudah berkoordinasi dengan KPUD Jateng untuk mengusulkan pencoblosan susulan di sejumlah desa terdampak banjir.
“Keputusan dan kewenangan ada pada KPU (pusat),” tandasnya.
Kapolda menjelaskan, terkait kemungkinan pencoblosan ulang tersebut, dirinya mengaku sudah melakukan rapat koordinasi dan siap untuk pengamanannya.
“Karena bila nanti ada pencoblosan susulan, ini juga membutuhkan pengamanan dari tenaga linmas, polisi, TNI dan sebagainya, Terkait status TPS, akan disesuaikan dengan situasi daerah masing-masing. Apabila awalnya ada TPS dengan kurang rawan dapat ditingkatkan menjadi daerah rawan (karena terdampak bencana), sehingga jumlah personel pengamanannya nantinya dapat ditingkatkan. Tentunya sesuai daerah masing-masing,” pungkasnya
