Jayapura – Jalin sinergitas antara Kepolisian Daerah Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., selaku Kaopsda Ops Mantap Brata Carrtenz 2023-2024 melaksanakan penandatangan perjanjian Kerjasama dengan Ketua KPU Provinsi Papua Drs. Steve Dumbon, Sabtu (27/01/2024).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lt. 4 Kantor KPU Provinsi Papua, turut dihadiri oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Yosi Muhamartha, Karoops Polda Papua, Kombes Pol. I Ketut Gede Wijatmika, S.I.K, para PJU Polda Papua, Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Abdul Hadi, Sekretaris KPU Provinsi Papua, Ryllo Ashuri Panay.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Papua mengatakan kegiatan penandatangan ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangai KPU RI dan Kapolri pada beberapa tahun lalu.
“Dari 6 point kegiatan ini, saya menggarisbawahi bahwa 3 hal penting diantaranya yakni mengenai data, penegakan hukum serta distribusi logistik,” ucap Ketua KPU Provinsi Papua.
Sementara itu, Kapolda Papua mengatakan esensi dari nota kesepahaman itu adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU baik ditingkat pusat maupun daerah dapat berjalan dengan baik.
“Saya beriterimakasih, Polri dan KPU bisa terus sehat untuk bisa menyiapkan diri di 18 hari sisa ini guna melaksanakan tugas mulia dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan baik. Polda Papua tentunya memiliki harapan penting pada Pemilu 2024 yaitu untuk memastikan masyarakat Papua bisa mencoblos, sehingga bila ini bisa terlaksana maka kita sudah bisa pastikan penyelenggaran di Indonesia khususnya Papua bisa berjalan dengan baik,” tutur Kapolda Papua.
Lebih lanjut, Kapolda Papua mengatakan hal yang paling penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024 adalah seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
“Tentunya, silang pendapat dan perbedaan pilihan adalah hal yang biasa. Namun, saya berharap, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik,” ungkapnya.
“Selain itu saya meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya. Sehingga, di tahun 2024 tidak terjadi lagi Pemungutan Suara Ulang (PSU), polarisasi, politik identitas, sara dan hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa khususnya kita yang ada di Papua.,” imbuhnya.
