Palembang – Kegiatan sosialisasi yang bertujuan memperkuat pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial (Bansos) telah berlangsung di Aula Sentral Budi Perkasa, Kementerian Sosial, Jalan Sosial No. 441, Km.5 Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang, pada Rabu, 24 April 2024.
Acara ini dihadiri oleh narasumber terkemuka, antara lain Kapolrestabes Palembang, KBP Dr. Harryo Sugihhartono, S.I.K., M.H., perwakilan dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Arief Hidayat, S.E., CFrA, Dinas Sosial Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Drs. Elman Zamhari, M. Si, serta pejabat dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial.
Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan upacara pembukaan yang meriah termasuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh sekitar 80 peserta dari berbagai divisi Kementerian Sosial ini berfokus pada pembahasan mendalam mengenai berbagai aspek penyalahgunaan Bansos.
Kapolrestabes Palembang, KBP Dr. Harryo Sugihhartono, membuka sesi dengan materi yang menyoroti penyimpangan dan penyebab penyelewengan Bansos, mencakup faktor internal dan eksternal serta modus operandi penyalahgunaan wewenang dalam penyelewengan tersebut. Beliau juga menekankan peran Polri dalam pencegahan dan pembinaan sebagai upaya menjaga stabilitasi sosial.
Drs. Elman Zamhari dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menggarisbawahi pentingnya pengendalian penyaluran dan pemanfaatan Bansos, termasuk kebijakan yang diterapkan oleh dinas, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Beliau juga membahas tantangan dan kendala dalam penyaluran Bansos serta rekomendasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bapak Arief Hidayat dari BPKP menyampaikan tentang pentingnya sosialisasi pengawasan berbasis masyarakat dan mengidentifikasi titik kritis dalam penyaluran Bansos yang bermula dari perencanaan hingga penganggaran. Beliau juga menyoroti kebutuhan penyaluran Bansos yang transparan dan akuntabel.
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, melalui perwakilan mereka, memperkenalkan program dan inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pemanfaatan Bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengelolaan pengaduan terkait program tersebut.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan ISOMA (istirahat dan makan siang), dimana peserta berkesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut dan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan penuh dengan pertukaran informasi yang produktif.
